Pilihan

Pembagian Dana PKH Tidak Merata, Warga Di Abad Mengeluh

Rabu, 31 Mei 2017 : 07.04
Antrian warga saat menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH) di halaman Kantor Pos Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Sabtu (27/05) lalu.
T2NEWS.CO.ID-Moru, Warga masyarakat Desa Moramam, Kecamatan Alor Barat Daya (Abad) mengeluh karena pembagian dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Abad tidak merata, bahkan penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan berdasarkan kedekatan emosional.

Sumber www.t2news.co.id menyebutkan bahwa pembagian dana PKH diduga kuat sarat nepotisme. Hal itu dikarenakan dalam pembagian dana PKH khususnya di wilayah Desa Moramam, Kecamatan Abad dapat berganti penerima. “Pengurus Desa dalam hal ini RT atau pun RW pada saat melakukan pendataan terhadap masyarakat penerima dana PKH dapat menggantikan penerima,” ujar sumber seraya meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Pembagian dana PKH, lanjut sumber dapat dilakukn sesuai kedekatan pribadi. Sehingga data masyarakat penerima dana dapat berubah setiap saat.
 
Saat ditemui disela-sela kerumunan masyarakat penerima dana PKH di Kantor Pos Kelurahan Kecamatan Abad, Sabtu (27/05) pekan lalu, Koordinator Pelaksana PKH Kabupaten Alor, Darwin Anwar SH menjelaskan bahwa pembagian dana PKH disalurkan melalui lembaga terkait seperti PT Pos, BPS (Badan Pusat Statistik), Dinas Infokom, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Sedangkan selaku pendamping, Darwin hanya bisa melaksanakan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pelayan.

Ketika di tanya mengapa terjadi tumpang tindih terhadap pembagian dana kepada masyarakat Keluarga Harapan, Darwin cuma bisa “lempar badan”. "Merata atau tidaknya pembagian dana PKH itu tergantung quota di Dinas Sosial," ujarnya.

Sebab, menurut Koordinator PKH Kabupaten Alor ini bahwa data penerima dana PKH di proses melalui BPS, lalu di validasi kembali di TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) setelah itu dialihkan ke Pusat Data Kementrian Sosial.

Sebagai pelaksana, Darwin mengakui sering menerima keluhan dari masyarakat. Namun, sebagai pendamping pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Karena tidak terlibat secara teknis di lapangan. Sehingga sulit untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat.

“Saya berharap (adanya) koordinasi dari pemerintah desa atau kelurahan sehingga data penerima dana PKH tidak dibatasi. Jangan karna alasan politik mereka lebih dominan memasukkan nama-nama yang mereka sukai, harus sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.” Ujar Koordinator Pelaksana PKH Kabupaten Alor. (aniskarmoy)

0 komentar:

Berita Terbaru